Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Rahmi Andini Syamsuddin, 2020) . Hal ini tertulis dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 255 dan PP No 16 Tahun 2018 (Pemerintah Pusat, 2018; Republik Indonesia, 2014). Dalam hal ini, Satpol PP memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah
"Arsip inaktif ini yang dimusnahkan karena penggunannya sudah menurun," ujar Muhlis di Kantor Satpol PP Sulsel, Kamis (14/12/2023). Menurutnya, tugas arsiparis tergolong cukup berat karena membutuhkan ketelitian. Sayangnya, tenaga arsiparis kurang mendapat perhatian dari instansinya.
Instansi lain uang juga membuka lowongan CPNS 2021 untuk lulusan SMK / SMA / SLTA pada jabatan Satpol PP yakni Pemkab Bengkayang sebanyak 15 formasi. Lebih lanjut, terdapat sejumlah instansi yang masing-masing membuka 10 lowongan Satpol PP di CPNS 2021 yakni Pemkab Bolaang Mongondow Timur, Pemkab Morowali Utara, Pemkab Paser, Pemkab Ketapang
BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus berkomitmen melakukan penegakan perda No 14 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat. Terbaru, Personel Satpol PP HST dipimpin langsung Kasat, Subhani melakukan razia warung malam menyasar sepanjang Jalan Walangsi-Kapar dan Tembok Bahalang Insiden penyerangan kantor Satpol PP Kota Denpasar terjadi pada Minggu 26 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wita usai anggota Satpol PP mengamankan 33 pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Danau Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

Dengan demikian Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam UU pemerintahan daerah. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban

DGO2.
  • 3hq10huiyt.pages.dev/90
  • 3hq10huiyt.pages.dev/2
  • 3hq10huiyt.pages.dev/185
  • 3hq10huiyt.pages.dev/377
  • 3hq10huiyt.pages.dev/44
  • 3hq10huiyt.pages.dev/255
  • 3hq10huiyt.pages.dev/28
  • 3hq10huiyt.pages.dev/113
  • 3hq10huiyt.pages.dev/292

    • cara menjadi satpol pp